Digitalisasi Layanan Pemerintahan (KOMPAS 25 April 2019)
Suryatin Setiawan
Senior Digital Consultant and Coach – Advisory board PCU PT Pegadaian
Ada kesepahaman yang membesarkan hati dari Debat Capres keempat Sabtu 30 Maret 2019 yang lalu. Kedua capres menyatakan akan menggunakan Teknologi Digital untuk menjalankan layanan pemerintahan RI. Jokowi menyebut Dilan (Pemerintah Digital Melayani) dan Prabowo menyebut Teknologi Informatika adalah keharusan.
Pernyataan kedua capres itu membuka harapan yang sangat besar bagi lompatan katak (leap-frog) RI dalam layanan pemerintah kepada rakyat dalam era digital maju mulai kurun pemerintahan 2019- 2024. Indonesia mempunyai peluang yang nyata menjadi model dari penggunaan teknologi digital maju bagai pelayanan umum di sebuah negara kepulauan terbesar yang sedang berkembang karena di negara maju birokrasi dan layanan pemerintahan cenderung sudah sangat tradisional, kaku dan menahun.
Menentukan prioritas
Karena begitu banyak sektor dan area strategis yang semua perlu diperbaiki segera, bagi Indonesia yang lebih sulit adalah memilih prioritas yang tepat , yang dikerjakan dahulu, dibanding dengan penerapan teknologi digital.
Yang utama adalah memetik-buah-cepat dari penggunaan teknologi digital agar rakyat mengalami perbaikan layanan umum yang sungguh berarti, menikmati kemudahan hidup. Kalau pemerintah melakukan transformasi birokrasi sekaligus, upaya, energi dan resiko yang dihadapi akan terlalu besar, sedangkan rakyat ingin dampak nyata yang dialami sehari hari sehingga timbul rasa bangga dan optimis sebagai warga negara dan itu akan memacu lebih cepat kemajuan Indonesia menuju negara ekonomi besar di dunia.
Prioritas yang sangat tinggi sudah sering dianalisis dan diulas pemerintah, politikus dan analis yaitu : Operasi Birokrasi, Pemudahan Layanan Umum, Industri-Ekspor-Devisa, Pendidikan, dan Ekonomi Rakyat.
Operasi birokrasi dapat cepat ditingkatkan kecepatan, efisiensi dan akurasi nya melalui penggunaan RPA (Robotic Process Automation) dan UC (Unified Communication, untuk efisiensi rapat, briefing dan presentasi). Pemudahan layanan Umum akan berbasis pada layanan di web dan aplikasi HP yang didisain dengan baik untuk membuat banyak layanan menjadi daring penuh, bukan setengah daring, sehingga rakayat sangat dimudahkan menerima layanan pemerintah untuk urusan sangat esensial seperti e-ktp dan kependudukan , perijinan, perpanjangan SIM, BPJS, Imigrasi, denda tilang, pertanahan. Pajak on-line sudah dimulai dan sangat membantu hanya tutorial yang baku, lengkap dan jelas serta memang dirancang untuk memudahkan belajar sendiri (self-learning) belum tersedia sehingga banyak yang tetap datang ke kantor pajak.
Industri Ekspor untuk Devisa memerlukan Kawasan khusus industri 4.O yang disediakan untuk Smart-Industry dengan insentif dan infrastruktur serta platform digital yang lengkap dan mutakhir, guna menarik investor industri 4.O masuk dan orang Indonesia bisa mengalami secara nyata 4.O itu. Di Kawasan khusus inilah besar kemungkinan teknologi 5G akan diwujudkan di awal. Selain itu diperlukan Sistem Logistik Nasional terpadu dari gudang , pengangkutan darat, pelabuhan laut dan udara, sampai jalur distribusi umum dengan teknologi efektif seperti bar/ QR coding, RFID, tracking, robotic sampai ke teknologi maju seperti blockchain dan computer vision serta Artificial Intelligence dapat digunakan untuk mencapai efisiensi dan keunggulan logistik nasional dan big data logistik nasional yang sangat diperlukan pemerintah dalam perencanaan infrastruktur nasional yang tepat.
Pendidikan adalah sektor paling kritis dan strategis untuk menyiapkan manusia Indonesia masuk dalam kompetisi global dan yang bisa dilakukan cepat adalah merangsang sekolah dan universitas untuk segera bertransformasi menghadapi tantangan disrupsi (dadak-libas) dengan diantaranya membentuk self-learning culture dikalangan pengajar dan juga murid dan menggunakan sumber daya pendidikan mutakhir MOOC (massive on-line open courses) dalam pendidikan dan pengajaran. Pendidikan etos kerja dan peri laku profesional sudah sangat diperlukan untuk daya saing pekerja dan profesional Indonesia.
Ekonomi rakyat dibangkitkan dan dibantu dengan pelayanan web dan aplikasi untuk bantuan riil seperti akses modal kerja, bantuan majanemen usaha sampai ke displin mutu yang diperlukan UMKM agar bisa tegak dan tumbuh. Sektor ekonomi rakyat secara logis perlu ditumpukan pada industri pariwisata dan pertanian dengan teknologi digital seperti penggunaan IoT (Internet of Things) dan drone.
Posisi Kominfo dan BRTI
Untuk mewujudkan panen-cepat digital itu presiden memerlukan sebuah sumber daya yang handal yang bisa membantu presiden melayani semua fungsi pemerintahan pusat dan daerah untuk mendapat bantuan cepat mewujudkan digitalisasi layanan umum tersebut. Yang bisa dipertimbangkan adalah Kementrian Kominfo dan BRTI yang secara tradisional lahir dari kebutuhan mengatur sektor telekomunikasi dan kini sudah waktunya berubah menjadi Pelayanan Digitalisasi .
Fungsi pengaturan sektor telekomunikasi menjadi salah satu dari fungsi digitalisasi layanan umum yang perlu diperankan.
Indonesia saat ini sudah memiliki dalam jumlah cukup jaringan digital fiber dan nir-kabel berkecepatan tinggi , data centers dan platform awan (cloud infra) aplikasi dan platform layanan dengan standar operasi dan keamanan yang tinggi yang jikalau kurangpun relatif mudah ditingkatkan atau dikembangkan. Pemerintah dapat menggunakannya segera setelah menetapkan syarat kebutuhan pemerintah (Requirement Specification).
Adapun BRTI di era digitalisasi perlu ditingkatkan menjadi lembaga regulasi yang independen dari kementrian dan punya tantangan besar dalam merumuskan regulasi di ranah digital yang demikian luas dan merasuk dalam kehidupan. Regulasi yang sudah mulai dibahas di dunia adalah pengaturan penggunaan dan kemampuan social media yang banyak disalah-gunakan untuk pertarungan politik dan terorisme.
Peran profesional muda Indonesia
Digitalisasi pelayanan umum memerlukan banyak tenaga enjinir dan ahli di domain komputer/ informatika yang jumlah sekolah/ jurusan nya begitu banyak di seluruh Indonesia. Indonesia sendiri, khususnya para unicorn baru itu sangat memerlukan tenaga ini, namun ironisnya tidak dapat menemukan dalam jumlah cukup yang memenuhi syarat kemampuan dan etos kerja mereka sehingga mereka tetap harus mendatangkan tenaga dari India dan China. Sehingga menjadi jelas, pemerintah melalui Departmen Ristek/Dikti perlu melakukan reformasi dan peningkatan mutu di semua jurusan dan sekolah komputer dan Informatika/ IT di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesi bidang ini yang dapat mengisi kebutuhan dunia usaha dan juga pemerintah dalam membuat lompatan katak digitalisasi pemerintahan Indonesia menuju Indonesia masuk jajaran ekonomi produktif dan besar dunia.
